Pemerintah Belum Memenuhi Harga Keekonomian Layanan Faskes Swasta
JKN perlu melakukan upaya preventif dan promotif, dan pemerintah perlu menetapkan tarif sesuai dengan harga keekonomian. Dana bisa digali dari cukai rokok.

Persepsi Buruk JKN : Pemerintah Belum Memenuhi Harga Keekonomian Layanan Faskes Swasta

Banyak anggota masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya peogram JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Ada yang berpendapat, selain pengobatan JKN perlu melakukan upaya preventif dan promotif. Sejak UU Kesehatan disahkan tahun 2009 hingga 2015, belanja pemerintah untuk sektor kesehatan antara 3,1 – 3,7% dari APBN. Tertinggi tahun 2014 (3,7%) dengan nilai nominal Rp 67,5 triliun. Tahun 2015 naik menjadi Rp 71,1 triliun namun prosentasenya turun (3,5%).

Tahun 2016, pemerintah menaikkan anggaran belanja kesehatan sesuai amanat UU Kesehatan yaitu 5% (sekitar Rp 110 triliun). “Ini berita baik, sekaligus tren yang menggembirakan,” ujar Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dalam acara Indonesian Health Economics Association (InaHEA), di Yogyakarta.

Dalam JKN, belanja kesehatan diwujudkan dalam bentuk bantuan iuran bagi penduduk berpendapatan rendah (bukan hanya miskin) yang tahun 2016 ada 92,4 juta, dengan bantuan iuran Rp 23.000 /orang/ bulan. JKN telah meningkatkan akses, khsusnya bagi penderita penyakit kronis seperti kanker, gagal ginjal dan penyakit jantung. Namun, kenaikan iuran PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan iuran bukan peserta PBI belum menyelesaikan masalah.

Sebelum ada JKN, studi ASEAN Cost in Oncology (ACTION) yang di Indonesia dilaksanakan  FKMUI menemukan, lebih 70% pasien kanker tidak mampu meneruskan pengobatan atau mengalami kesulitan ekonomi rumah tangga. Dua pertiga pasien kanker menjadi lebih miskin, karena untuk berobat terpaksa berhutang atau menjual harta benda. Selain biaya berobat, sebaran fasilitas kesehatan dan  jumlah dokter spesialis tertentu masih terbatas.

Prof. Laksono Trisnantoro, Chairman Indonesian Health Policy Network mengatakan, akibat tidak seimbangnya fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan antar daerah, terjadi ketidakadilan. Kementrian Kesehatan perlu meningkatkan anggaran untuk membantu investasi sarana dan prasarana kesehatan di kabupaten/kota dan provinsi yang kemampuan ekonominya lemah.

Financial sustainability JKN

JKN berhasil meningkatkan jumlah penduduk yang dijamin, yang kini hampir 170 juta. Inilah sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia, yang dikelola oleh satu badan, BPJS Kesehatan. Kesinambungan JKN tergantung kecukupan dana, kualitas layanan dan kepatuhan peserta membayar iuran. Dalam JKN, dana tahun ini yang diperkirakan Rp 75 triliun, dikendalikan melalui pembayaran kapitasi dan CBG. Besaran kapitasi ke dokter praktik swasta Rp 8.000/ orang/ bulan dinilai belum memadai. Sebagian besar tarif CBG ke RS swasta juga belum memadai, membuat kualitas pelayanan  belum optimal.

Pemerintah (Kemenkes) menetapkan bayaran yang belum memenuhi harga keekonomian, untuk banyak layanan di RS swasta. Hal itu berdampak pada persepsi buruk layanan JKN. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan peserta dan mengancam kepatuhan membayar iuran. Perlu digali sumber dana lain, misalnya dari cukai rokok. “Potensi dana cukai rokok untuk menutup JKN mencapai Rp 70 triliun /tahun,” kata Prof. Hasbullah.

Efisiensi juga perlu dilakukan dalam pengadaan obat, yang menjadi komponen terbesar kepuasan peserta, melalui e-catalog dan e-purchasing. Diharapkan, tender elektronik mempertimbangkan dimensi lain seperti kualitas obat, reputasi perusahaan, jaminan pasokan dll. Penilaian multi kriteria sudah dilakukan di China dan Vietnam.

Belanja JKN hanya 14% dari seluruh belanja kesehatan (belanja pemerintah, iuran JKN, belanja kesehatan perusahaan, belanja langsung) yang sekitar Rp. 380 triliun. Idealnya, 60% peserta JKN menghabiskan minimal 40% belanja seluruh penduduk agar kualitas layanan JKN baik; masih terjadi selisih relatif 26%, agar JKN dapat membayar fasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta dengan harga keekonomian. Jika fasilitas kesehatan swasta dibayar dengan harga keekonomian, tak akan keberatan melayani peserta JKN.

Prof. Hasbullah Thabrany menekankan perlunya upaya promotif dan preventif. Jika tidak, klaim JKN akan terus naik. Tantangan terbesar adalah menurunkan konsumsi rokok, khususnya pada anak, melalui upaya promotif-preventif yang gencar dan menaikkan cukai rokok. Juga ada Pajak Rokok Daerah yang tahun ini Rp 14 triliun. “Pemda harus menggunakan dana ini untuk meningkatkan upaya promotif-preventif,” ujar Prof. Hasbullah dan Prof. Laksono Trisnantoro. (ant)

Leave a comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.